Sejarah Singkat Karang Taruna

Karang taruna untuk pertamanya lahir paada tanggal 26 September 1960 di Kampung Melayu, Jakarta. Dalam perjalanan sejarhnya, Karang Taruna telah melakukan berbagai kegiatn, sebagai upaya untuk turut menanggulangi masalah-masalah Kesejahteraan Sosial terutama yang dihadapi generasi muda dilingkungannya, sesuai dengan kondisi daerah dan tingkat kemampuan masing-masing.
 Pada mulanya, kegiatan Karang Taruna hanya sebatas pengisian waktu luang yang positif seperti rekreasi, oleh raga, kesenian, kepanduan (pramuka). pendidikan keagamaan (pengajian) dan lain-lain bagi anak yatim, putus sekolah, tidak sekolah, yang berkeliaran  dan main kartu serta anak-anak yang terjerumus dama minum keras dan narkoba. Dalam perjalanan sejarahnya, dari waktu ke waktu kegiatan Karang Taruna telah mengalami perkembangan sampai pada sektor Usaha Ekonomis Produktif (UEP) yang membuka lapangan kerja/usaha bagi pengangguran dan remaja putus sekolah.
Pada masa pemerintahan orde baru, nama Karang Taruna hanya diperuntukan bagi kepengurusan tingkat Desa/Keluruhan serta Unit/Sub Unit saja (tingkat RT/RW). Sedangkan kepengurusan tingkat kecamatan sampai Nasional menggunakan Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT), hal tersebut diatur dalam Kepmensos No 11/HUK/1988. Krisis moneter yang melanda negri ini tahun 1997 turut memberikan dampak dampak bagi menerunnya dan bahkan terhentinya  aktivitas sebagian besar Karang Taruna. Saat di laksanakan Temu Karya Nasional (TKN) IV tahun 2001 di Medan, disepatilah perubahan nama menjadi KARANG TARUNA INDONESIA. Oleh karena masih banyaknya perbedaan persepiteantang Karang Taruna  maka pada TKN V 2005 yang diselenggarakan di Banten tanggal 10-12 April 2005, Namanya dikembalikan menjadi Karang Taruna. Ketetapan ini kemudian diatur dalam peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Dengan dikeluarkannya Permensos ini di harapkan tidak lagi terjadi perbedaan penafsiran tentang Karang Taruna, Dalam arti bahwa pemahaman tentang Karang Taruna mengacu pada Peraturan Menteri Sosial)
Keberadaan Karang Tarunamdengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama ini, bertumpu pada landasan hukum yang di miliki Karang Taruna adalah keputusan Mentri Sosial  RI No. 13/HUK/KEP/KEP/I1981 tentang Sususan Organisai dan Tata Kerja Karang Tarun, ketetapan MPR No II/MPR/1983 tentang GBHN yang menempatkan Karang taruna sebagai wadah Pembinaan Generasi Muda, serta keputusan Menteri Sosial RI No.  83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

MASA KELAHIRANNYA S/D DIMULAINYA PELITA (1960 - 1969)

tahun 1960-1969 adalah saat awal dimana Bangsa Indonesia mulai melaksankan pembangunan disegala bidang. Instansi-instansi Sosial di DKI Jakarta (Jawatan Pekerjaan Sosial/Depertemen Sosial) berupaya menunmbuhkan Karang Taruna sehingga baru di Kelurahan melalui kegiatan penyuluhan sosial.
Pertumbuhan Karang Taruna saat itu terbilang sangat lambat, tahun 1969 baru terbentuk 12 Karang Taruna, hal ini disebabkan peristiwa G 30 S/PKI sehinga pemerintah memprioritaskan berkonsentrasi untuk mewujudkan stabilitas nasional.

DIMULAINYA PELITA HINGGA MASUK GBHN (1969 - 1983)

Salah satu pihak yang berjasa mengembangkan Karang Taruna adalah Gubernur DKI Jakarta H. Ali Sadikin (1966 - 1977). Pada saat menjabat Gubernur, H. Ali Sadikin mengeluarkan kebijakan untuk memberikan subsidi bagi tiap Karang Taruna dan membantu pembangunan Sasana Krida Karang Taruna (SKKT). Selain itu H. Ali Sadikin juga menginstrusikan Walikota, Camat, Lurah dan Dinas Sosial untuk memfungsikan Karang Taruna.
Tahun 1970 Karang Taruna DKI membentuk Mimbar Pengembangan Karang Taruna (MPKT)  Kecamatan sebagai sarana komunikasi antar Karang Taruna Kelurahan. Sejak itu perkembangan Karang Taruna mulai terlihat marak, pada Tahun 1975 dilangsungkanlah Musyawarah Kerja Karang Taruna , pada pada moment tersebut Lagu Mars Karang taruna ciptaan Gunadi said untuk pertama kalinya dikumandangkan.
Tahun 1980 dilangsungkan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Karang Taruna di Malang, Jawa Timur. Dan sebagai tindak lanjutnya, pada Tahun 1981 Mentri Sosial mengeluarkan keputusan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karang Taruna dengan Surat Keputusan Nomor.13/HUK/KEP/I/1981 sehingga Karang Taruna mempunyai landasan hukum yang kuat.
Tahun 1982 Lambang Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial RI nomor.65/HUK/KEP/XII/1982, sebagai tindak lanjut hasil Mukernas di Garut tahun 1981. Dalam Lambang tercantum tulisan Aditya Karya Mahatva Yodha (artinya: Pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan dan trampil).
Pada tahun 1983 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan TAP MPR NomorII/MPR/1983 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang didalamnya menempatkan Karang Taruna sebagai wadah pengembangan generasi muda.

MASUK GBHN SAMPAI TERJADINYA KRISIS

• Tahun 1984 terbentuknya Direktorat Bina Karang Taruna;
• Tahun 1984 - 1987 sejumlah pengurus/aktivis Karang Taruna mengikuti Program Nakasone menyongsong abad 21 ke Jepang dalam rangka menambah dan memperluas wawasan;
• Tahun 1985 Menteri Sosial menyatakan sebagai Tahun Penumbuhan Karang Taruna, sedangkan tahun1987 sebagai tahun Kualitas Karang Taruna;
• Karang Taruna Teladan Tahun 1988 berhasil merumuskan: Pola Gerakan Keluarga Berencana Oleh Karang Taruna;
• Tahun 1988 Pedoman Dasar Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial RI no. 11/HUK/1988
• Kegiatan Studi Karya Bhakti, Pekan Bhakti dan Porseni Karang Taruna merupakan kegiatan dalam rangka mempererat hubungan antar Karang Taruna dari sejumlah daerah;
• Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) sebagai sarana tempat Karang Taruna berlatih dibidang-bidang pertanian dan peternakan.
• Bulan Bhakti Karang Taruna (BBKT) biasanya diselenggarakan dalam rangka ulang tahun Karang Taruna. Merupakan forum kegiatan bersama antar Karang Taruna dari sejumlah daerah bersama masyarakat setempat, kegiatannya berupa karya bhakti/pengabdian masyarakat;
• Tahun 1996 bekerjasama dengan Depnaker diberangkatkan 159 tenaga dari Karang Taruna untuk magang kerja ke Jepang antara 1 s/d 3 tahun, dalam upaya meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai bidang usaha;
• Pelibatan Karang Taruna dalam kesehatan reproduksi remaja diadakan agar karang Taruna  dapat berperan sebagai wahana Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi remaja warga Karang Taruna;

KARANG TARUNA DALAM SITUASI KRISIS (1997 - 2004)

Krisis moneter yang terjadi tahun 1997 berkembang menjadi krisis ekonomi, yang dengan cepat  menjadi krisis multidimensi. Imbas dari krisis tersebut tak urung juga berdampak pada lambannya perkembangan Karang Taruna. Puncaknya pada saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Depertemen Sosial, Karang Taruna pada umumnya mengalami stagnasi, bahkan mati suri. Konsolidasi organisasi terganggu, aktivitas terhambat dan menurun bahkan cenderung terhenti. Hal tersebut menyebabkan Klasifikasi Karang Taruna menurun walaupun masih ada Karang Taruna yang tetap eksis.

Tahun 2001 Temu Karya Nasional Karang Taruna dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara. Hasilnya antara lain menambah nama Karang Taruna menjadi Karang Taruna Indonesia, memilih Ketua Umum Pengurus Nasional KTI, serta menyusun Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga KTI. Hasil TKN tersebut memperoleh tanggapan yang berbeda-beda dari daerah.

PERKEMBANGAN KARANG TARUNA TAHUN 2005 HINGGA SEKARANG

Banten merupakan salah satu Provinsi yang ikut menorehkan sejarah  ke-Karang Taruna-an. Pada tanggal 9-12 April 2005 digelar Temu Karya Nasional V Karang Taruna Indonesia (TKN V KTI) di Provinsi Banten. Beberapa hal yang dihasilkan pada TKN V tersebut antara lain:

• Pemilihan Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) periode 2005 - 2010;
• Perubahan nama KTI menjadi Karang Taruna;
• Merekomendasikan Pedoman Dasar Karang Taruna yang baru akan ditetapkan oleh MENSOS RI

Pada tanggal 29 Juni - 1 Juli 2005 diselenggarakan Rapat Kerja Nasional Karang Taruna (Rakernas Karang Taruna) di Jakarta dalam rangka menyusun program kerja. Pada tahun yang sama, Menteri Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna (pengganti keputusan Menteri Sosial  RI Nomor 11/HUK/1988), sebagai tindak lanjut rekomendasi Temu Karya Nasional V di Banten dan pada tanggal 23 - 27 September 2005 diselenggarakan BBKT dan SKBKT di Provinsi DIY dengan peserta lebih kurang 3.000 orang terdiri dari anggota dan pengurus Karang Taruna dari seluruh wilayah Indonesia.

Pengakuan dan Perhatian para penentu kebijakan di negri ini terhadap keberadaan Karang Taruna dibuktikan dengan masuknya nama Karang Taruna dalam beberapa regulasi atau perundang-undangan. UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, PP No. 72 & 73 tentang Desa dan Kelurahan serta UU no. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah beberapa produk hukum yang di dalamnya menempatkan Karang Taruna dengan segala peran dan fungsinya.